HASIL PENCARIAN: 799 data ditemukan. Dengan kata kunci pencarian Kategori: "Penyelenggaraan Ibadah Haji » Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji"


Harga Minyak Dunia Merosot, Ongkos Haji Belum Tentu Turun
Di saat harga minyak dunia cenderung turun, pemerintah belum bisa menjamin biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 juta ikut turun.

Hits (3) | Update:Senin, 26 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Jpnn | Keywords : [Jakarta] [Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Keme] [Biaya Penyelenggaraan Haji]
Dolar Menguat, Minat Umrah Tetap Tinggi
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak menurunkan minat masyarakat di Indonesia untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, kenaikannya mencapai USD 150–USD 200 (setara Rp 1,8 juta–Rp 2,4 juta dengan kurs Rp 12.400).

Hits (16) | Update:Jumat, 23 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: JAWA POS | Keywords : [Surabaya] [Presiden Direktur Isbir Tour dan Travel Fauzi Mahe] [Biaya Umrah]
KEMENAG SEGERA BAHAS BPIH 2015
Kemenag segera membahas penetapan BPIH 2015.

Hits (33) | Update:Kamis, 08 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Sumatera Ekspres | Keywords : [Jakarta] [-] [BPIH]
Kemenag RI Segera Bahas BPIH 2015
Kementerian Agama (Kemenag) segera membahas penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji(BPIH) 2015

Hits (20) | Update:Kamis, 08 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Harian Fajar | Keywords : [Jakarta] [Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah] [biaya BPIH 2015]
Kemenag Segera Siapkan Regulasi soal Badan Pengelola Keuangan Haji
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kementerian Agama tengah mempersiapkan regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) karena UU Nomor 34 Tahun 2014 mengatur badan tersebut sudah harus terbentuk.

Hits (31) | Update:Rabu, 07 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Kompas | Keywords : [Jakarta] [Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin] [Badan Pengelola Keuangan Haji]
Pembayaran Dam Kolektif Lebih Efektif
Pembayaran dam (denda) haji secara kolektif dinilai Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) lebih efektif dan tepat sasaran. Pembayaran dam secara kolektif akan lebih memudahkan jamaah. "Saya sangat mendukung, sudah paling benar dikoIektif agar efektif dan tersalurkan dengan baik," kata Ketua Dewan Kehormatan Amphuri RinIORahardjo di Jakarta. Senin (5/1). Menurut Rinto, banyak jamaah haji yang tidak tahu tata cara membayar dam, seperti di mana tempat untuk membeli kambing, menyembelihnya, termasuk kendala bahasa saat melakukan transaksi. Mempertimbangkan berbagai kesulitan itu, menurutnya, pembayaran dam secara kolektif akan lebih memudahkan famaah haji memenuhi kewajibannya dan menjadi haji mabrur.

Hits (6) | Update:Selasa, 06 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Republika | Keywords : [Jakarta] [Rinto Rahardjo] [Pembayarn Dam]
Pembayaran Dam Didorong Kolektif
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menyambut baik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keabsahan pembayaran dam kolektif. Ketua Himpuh Baluki Ahmad mengungkapkan. cara kolektif membuat pembayaran dam lebih efektif dan teratur. ':Dam lebih bagus kolektif karcna membeli kambing tidak mudah, menyembelihnya juga tidak mudah. mencari penyalur yang baik juga tidak mudah." ujar Baluki kepada Republika, Ahad (4/\). Dam merupakan denda yang wajib diba~••a.r oleh jamaah haji tamattu' dan qiran. Jamaah haji tamattu' adalah jamaah yang melaksanakan umrah lebih dahulu kemudian haji. Sedangkan. jamaah haji qiran melaksanakan umrah dan haji secara berbarengan

Hits (0) | Update:Senin, 05 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Republika | Keywords : [Jakarta] [Baluki Ahmad] [Pembayaran Dam]
HIMPUH Sambut Baik Pembayaran Dam Kolektif
Himpunan Penyelenggara Haji Dan Umrah Indonesia (HIMPUH) menyambut baik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keabsahan pembayaran dam kolektif. Karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan teratur. "Dam lebih bagus kolektif, membeli kambing tidak mudah, menyembelihnya juga tidak mudah, mencari penyalur yang baik juga tidak mudah,"ujar Ketua HIMPUH Baluki Ahmad pada Republika, Ahad (4/1) Karena itu, HIMPUH kata Baluki mengharapkan kebijakan ini bisa diterapkan oleh Pemerintah.Asalkan pelaksana pembayaran tersebut harus amanah.

Hits (0) | Update:Minggu, 04 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Republika.co.id | Keywords : [Jakarta] [Baluki Ahmad] [Pembayaran Dam]
Pembayaran Dam Kolektif , Kemenag: tergantung Jamaah Haji
Kementerian Agama (Kemenag) akan mengawasi dan menertibkan pembayaran dam jamaah haji. Dengan teknis pembayarannya sesuai persetujuan para jamaah haji. Apakah itu pembayaran dam secara kolektif atau pribadi."Tugas kita adalah mengawasi dan melindungi pembayaran dam jamaah haji. Teknisnya seperti apa yah sesuai persetujuan jamaah sendiri, karena itu uang mereka,"ujar Dirjen PHU Kemenag Abdul Djamil pada Republika, Ahad (4/1). Karena itu pihaknya jelas Djamil, tidak dapat memutuskan pembayaran dam secara kolektif. Walaupun sesuai fatwa MUI sah, tapi tetap harus sesuai persetujuan dan keinginan jamaah haji.

Hits (0) | Update:Minggu, 04 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Republika.co.id | Keywords : [Jakarta] [Abdul Djamil] [Pembayaran Dam]
BPKH HARUS KOMPETEN
Kemenag berjanji akan memilih nama-nama kompeten untuk mengisi struktur keanggotaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sekjen Kemenag Nur Syam menjelaskan, tim seleksi akan memilih unsur pemerintah dan profesional untuk menjadi anggota BPKH.

Hits (46) | Update:Jumat, 02 Januari 2015 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Republika | Keywords : [Jakarta] [-] [-]
Kuota Haji 2015 Tetap, BPIH Mungkin Naik
Indonesia mendapatkan kuota haji 2015 sama dengan kuota haji 2014, yakni 168.800 Orang. Mengenai biaya Lukman memperkirakan membengkak.

Hits (77) | Update:Jumat, 12 Desember 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Barito Post | Keywords : [Jakarta] [Lukman Hakim Syaifuddin] [BPIH Mungkin Naik]
Dana Haji Tapin Siap Diaudit
Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Tapin mengelar rapat persiapan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) perihal pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari dana BPH dan DIPA tahun 2014.

Hits (64) | Update:Sabtu, 06 Desember 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Mata Banua | Keywords : [Rantau] [] []
Perbankan Syariah Incar Nasabah Haji
Siapa sih yang tidak ingin berhaji? Namun, jika tanpa persiapan, cita-cita mulia berhaji bisa saja berantakan. Nah, peluang itulah yang dicoba dibidik oleh Bank CIMB Niaga Syariah.

Hits (67) | Update:Senin, 01 Desember 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Banjarmasin Post | Keywords : [Banjarmasin] [] []
Konflik DPR Hambat Kebijakan Haji
Konflik di DPR juga mengakibatkan pembahasan masalah haji terkatung-katung. Padahal, pemerintah Arab Saudi meminta seluruh negara penyelenggara ibadah haji mengatur pelayanan jamaah.

Hits (37) | Update:Minggu, 09 November 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Jawa Pos | Keywords : [Jakarta] [Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag,] [Kebijakan Perhajian]
Biaya Haji 2015 Dimininta di Umumkan Lebih Awal
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin Meminta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dipercpat, Hal ini bertujuan memberikan calon jamaah haji kesempatan untuk mempersiapkan diri.

Hits (52) | Update:Sabtu, 01 November 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: kalimantan post | Keywords : [] [] []
Tindak Pidana Travel Haji Nakal Akan Ditindak Tegas
menteri agama Lukman Hakim saifuddin menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada para biro perjalanan haji yang telah melakukan tindak pidana sehingga meruhikan jamaah haji indonesia.

Hits (33) | Update:Sabtu, 18 Oktober 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: harian pelita | Keywords : [] [] []
UU Pengelolaan Keuangan Haji Disahkan
Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji disahkan menjadi Undang-Undang Pengelolaan Haji, pada Senin (29/9/2014) malam, dalam rapat Paripurna, di Jakarta.

Hits (54) | Update:Selasa, 30 September 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Kompas | Keywords : [Jakarta] [Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah ] [Pengelolaan Keuangan Haji]
Ministry to set up independ body for haj fund
The Religious Affairs Ministry said on Tuesday that the government would set up an independent agency to manage the Rp 70 trillion (US$38billion) haj fund, a move aimed at stopping officials at the ministry embezzling the funds.

Hits (53) | Update:Rabu, 24 September 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Jakarta Post | Keywords : [Jakarta] [M. Jasin] [Religious Affairs Ministry inspector general ]
RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Kemenag Bakal Tak Mengelola Lagi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sedang memfinalisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Setelah RUU ini disahkan nantinya Kemenag tak lagi mengelola keuangan haji.

Hits (47) | Update:Selasa, 23 September 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/ | Keywords : [Makkah] [menag] [haji]
Menag: Revolusioner ke Depan, Kemenag Tak Lagi Kelola Keuangan Haji
DPR bersama pemerintah sedang memfinalisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Setelah RUU ini disahkan nantinya Kemenag tak lagi mengelola keuangan haji.

Hits (38) | Update:Senin, 22 September 2014 | (Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Sumber: Detik News | Keywords : [Jakarta] [Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin] [Pengelolaan Keuangan Haji]
Page 1 2 3 4 ... 40
(Total 799 Kliping)